Uu ptun no 9 tahun 2004 pdf

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 undangundang nomor 5 tahun 1986 jo undangundang no. Uu no 5 thn 1986, uu no 9 thn 2004, uu no 51 thn 2009. Tun tersebut tidak ada upaya hukum banding melainkan kasasi. Undangundang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 2004 nomor 9, tambahan lembaran negara nomor 4359. Uu no 5 th 2004 ttg perubahan atas uu no 14 th 1985 ttg mahkamah agung compiled by. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4359. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan iembaran negara republik indonesia nomor 4437. Undangundang republik indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 2 tahun 2015.

Kompetensi peradilan tata usaha menurut undangundang no. Negara tahun 2004 nomor 8, tambahan lembaran negara nomor 4358. Apakah yang menjadi alasanalasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur pasal 53 ayat 2 huruf a, b, dan c uu no. Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4358. Resume subjek dan objek ptun catatan kecil tentang. Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha. Selama ini berdasarkan pasal 2 huruf e uu ptun, hanya terdapat satu sumber ktun. P u t u s a n pengadilan tata usaha negara mataram. Hal tersebut dikarenakan karena untuk menjamin kepastian hukum mengenai jangka waktu pemberhentian sementara. Sementara itu mengenai hukum formilnya juga diatur dalam uu no. Keputusan tun yang digugat bertentangan dengan peraturan. Undangundang nomor 9 tahun 2016 otoritas jasa keuangan. Pada pasal 4 dikatakan bahwa, peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Undangundang uu tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Terdapat beberapa penambahan kewenangan peradilan tata usaha negara pasca disahkannya uu ap. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 3316. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3316 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 9. Peradilan tata usaha negara dalam konteks undangundang no. Dalam ketentuan peralihan uu ap disebutkan mengenai peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 2 dua tahun terhitung sejak uu ap tersebut diundangkan. Perubahan secara umum atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap. Mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, pasal 53 ayat 2 uu no. Download undangundang peradilan tata usaha negara ptun pdf klik disini peradilan tata usaha negara undangundang no. Berdasarkan undangundang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh uu no. Undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003. Pasal 53 ayat 2 uu nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara dalam pendekatan alsiyasah alsyariah. Undangundang nomor 9 tahun 2004 perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara ditetapkan 29 maret 2004 berlaku 29 maret 2004 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa.

Nomor 5 tahun 1986 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan rahmat tuhan yangmaha esa presiden republik indonesia, menimbang. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 jo pasal 1 angka 4 jo pasal 3 uu no. Pemberlakuan undangundang ini yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan pnbp semakin profesional, transparan, dan bertanggungjawab. Analisis perbedaan antara undangundang nomor 5 tahun 1986. Undangundang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undangundang nomor 9 tahun 2004 kementerian atrbpn. Undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24,dan pasal 25 undangundang dasar 1945. Perubahan signifikan menyangkut 2 hal yaitu perubahan di bidang pembinaan kelembagaan dan perubahan di bidang teknis yustisial revisi uu no.

Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 2004. Pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22d undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Uu no 37 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban. Dimana pada umumnya pencari keadilan termasuk pemohon tidak mengetahui adanya ramburambu pasal 55 uu ri nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka dengan mudah ptun akan. Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting dengan berlakunya undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas uu no. Uu nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah jdih. Ktun yg merupakan pengaturan yg bersifat umum contoh. Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan undangundang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Pasal 109 ayat 3 undangundang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara bertentangan dengan pasal 28d ayat 1 uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Gugatan dalam haptun hukum peradilan tata usaha negara. Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraanmenurut undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dalam uu no 9 tahun 2004 berubah menjadi berpengalaman sekurangkurangnya 2 dua tahun sebaga panitera muda, 5 lima tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, 3 tiga tahun sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara.

Mencabut undangundang nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Hal ini dikarenakan secara substansial apa yang menjadu perluasan kewenangan tersebut hanya. Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara merupakan salah satu undangundang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung perlu pula dilakukan perubahan. Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata. Menurut ketentuan pasal 47 uu peradilan tata usaha negara, kompetensi absolut peradilan tata usaha negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa. Undangundang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor. Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Perbandingan disertai analisis undangundang nomor 5 tahun. Jun 26, 2014 mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, pasal 53 ayat 2 uu no. Analisis pasal 53 ayat 2 uu nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara sebagai alasan gugatan dalam pendekatan alsiyasah alsyariah 74 b. Keputusan walikota ptun bersifat konkrit, individual, dan finalc.

Analisis subtansi uu nomor 30 tahun 2014 studi semiotika. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil. Bahwa pada pasal 2 huruf f undangundang nomor 5 tahun 1986 segala keputusan tata usaha negara, ptun sebagai pelaksana sedangkan pada undangundang nomor 9 tahun 2004, ptun sebagai pelaku. Hubungan hukum yang timbul antara hukum materiil dan hukum formil tersebut adalah. Pdf peradilan tata usaha negara dalam konteks undangundang. Umum undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24a, pasal 24b, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sedangkan pada pembahasan tentang pasal 53 ayat 2 uu. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara terdapat dalam undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara uu 51986 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara uu 9.

Pada pembahasan tentang konsep alasan gugatan tata usaha negara diuraikan tentang sistematika alasan gugatan tata usaha negara yang layak. Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Penggabungan antara hukum materil dan hukum formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan peradilan tun dengan peradilan lainnya. Analisis pasal 53 ayat 2 uu nomor 9 tahun 2004 tentang. Undangundang nomor 9 tahun 2004 pusat data hukumonline.

Proses pemeriksaan perkara dengan acara cepat pasal 98 dan pasal 99 uu no. Undangundang nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara ditetapkan 29 oktober 2009 berlaku 29 oktober 2009 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Pembahasan ktun di dalam uu no 9 tahun 2004 uu ptun. Undangundang ptun yang berlaku saat ini adalah uu republik indonesia no. Perubahan penting dengan berlakunya undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas uu no. Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara tahun 2004 nomor 8. Undangundang administrasi pemerintahan terhadap peradilan. Namun untuk materimateri yang sudah jelas, sebaiknya segera dituangkan dalam perubahan uu ptun yang tidak harmonis lagi dengan uu ap yang baru. Hukum acara ptun dan subyek obyeknya jhohandewanggas blog. Undangundang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas uu no. Undangundang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua. Revisi undangundang nomor 5 tahun 1986 dimuat dalam undangundang nomor 9 tahun 2004. Tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung.

98 1125 1560 252 234 1359 671 1200 1359 506 238 282 304 983 633 422 799 986 700 1362 440 973 989 398 119 1567 1206 1229 432 334 1085 125 257 1336 1567 384 387 765 430 940 1430 392 834